Jakarta, 26 Januari 2025 – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Edi Hasibuan, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk segera memproses kasus perwira polisi berpangkat AKBP Netty, yang beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik setelah memberikan kritik terbuka kepada Mayor Teddy di media sosial. Kritik tersebut dianggap tidak sesuai dengan etika kepolisian dan memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat serta internal Polri.
Edi Hasibuan menegaskan bahwa tindakan AKBP Netty yang menyampaikan kritik secara terbuka kepada atasannya tidak hanya mencoreng nama institusi kepolisian, tetapi juga melanggar kode etik profesi Polri. "Propam harus segera turun tangan dan memproses kasus ini sesuai prosedur yang berlaku. Institusi kepolisian harus menjaga integritas dan wibawa dengan memastikan setiap anggotanya mematuhi aturan dan etika," ujar Edi dalam keterangan resminya.
Kronologi Kasus Kritik AKBP Netty terhadap Mayor Teddy
Kasus ini bermula ketika AKBP Netty, seorang perwira polisi yang bertugas di wilayah Sumatera, mengunggah pernyataan di media sosial yang secara terang-terangan mengkritik kebijakan dan kepemimpinan Mayor Teddy, seorang perwira tinggi yang memiliki jabatan strategis di Mabes Polri. Dalam unggahannya, Netty menyebut bahwa beberapa kebijakan Mayor Teddy dianggap tidak berpihak kepada anggota Polri di tingkat bawah.
Unggahan tersebut dengan cepat menjadi viral dan memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung keberanian AKBP Netty untuk bersuara, sementara sebagian lainnya menganggap tindakannya tidak etis dan melanggar hierarki kepolisian.
Mayor Teddy sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut, tetapi sejumlah pejabat Polri menyayangkan tindakan AKBP Netty yang dinilai mencoreng institusi Polri di hadapan publik.
Pendapat Edi Hasibuan tentang Etika Kepolisian
Sebagai tokoh yang aktif mengawasi kinerja Polri, Edi Hasibuan menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dan etika dalam institusi kepolisian. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dalam organisasi, tetapi harus disampaikan melalui mekanisme yang tepat.
"Setiap anggota Polri memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi itu harus dilakukan melalui saluran internal, bukan di media sosial. Kritik terbuka seperti ini dapat merusak citra Polri di mata masyarakat," tegas Edi.
Edi juga menyoroti pentingnya pembinaan internal agar anggota Polri memahami batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat, terutama terkait hierarki dan etika. "Institusi Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga disiplin dan integritas. Jika ada pelanggaran, harus ada langkah tegas untuk menegakkannya," tambahnya.
Propam Diminta Segera Bertindak
Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memiliki tugas utama untuk menjaga disiplin dan etika anggota kepolisian. Dalam kasus ini, Edi Hasibuan meminta Propam untuk segera memproses AKBP Netty sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Edi, penanganan yang cepat dan transparan akan menjadi langkah penting untuk memulihkan wibawa institusi Polri di mata publik. "Jangan sampai kasus ini berlarut-larut, karena itu hanya akan menambah citra buruk di masyarakat. Propam harus menunjukkan bahwa aturan dan kode etik di Polri ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Edi.
Respons Masyarakat dan Media Sosial
Kasus ini juga memicu perbincangan luas di media sosial. Banyak netizen yang memberikan dukungan kepada AKBP Netty, dengan alasan bahwa ia hanya menyuarakan aspirasi anggota Polri di tingkat bawah. Namun, tidak sedikit juga yang mengecam tindakannya dan menganggapnya sebagai bentuk ketidakdisiplinan.
Tagar seperti #DukungNetty dan #EtikaPolri sempat menjadi trending di Twitter, menunjukkan adanya polarisasi pendapat di kalangan masyarakat. Beberapa tokoh publik juga turut berkomentar, menyoroti pentingnya reformasi di tubuh Polri agar kritik internal dapat disampaikan tanpa harus menjadi konsumsi publik.
Pelajaran dari Kasus Ini
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi institusi kepolisian tentang pentingnya menjaga komunikasi internal yang baik. Kritik dari anggota adalah hal yang wajar, tetapi harus disampaikan melalui saluran yang sesuai.
Selain itu, kasus ini juga menunjukkan betapa besar dampak media sosial dalam membentuk opini publik. Dalam era digital ini, setiap tindakan atau pernyataan anggota Polri dapat dengan cepat menjadi sorotan, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan media sosial oleh anggota kepolisian.
Hubungan Kasus Ini dengan Kepercayaan Publik terhadap Polri
Kepercayaan publik terhadap Polri adalah salah satu hal yang paling penting untuk dijaga. Kasus seperti ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak negatif pada citra institusi. Oleh karena itu, langkah tegas dan transparan dari Propam sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri mematuhi aturan dan kode etik yang berlaku.
Dalam hal ini, Edi Hasibuan juga mengingatkan bahwa kritik yang konstruktif adalah bagian dari proses pembelajaran dalam organisasi. "Polri harus terbuka terhadap kritik, tetapi kritik itu harus disampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai masalah internal menjadi konsumsi publik dan merugikan institusi," katanya.
Peran Platform Digital dalam Membantu Proses Transparansi
Di tengah polemik seperti ini, banyak pihak yang menggunakan platform digital untuk menyampaikan aspirasi dan mencari informasi terkini. Beberapa platform hiburan digital seperti Dauntogel, Admintoto, dan Redmitoto juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu sambil mengikuti berita terkini.
Ketiga platform ini dikenal dengan promosi menarik dan fitur yang inovatif, memberikan hiburan sekaligus nilai tambah bagi penggunanya. Dalam situasi yang penuh perdebatan seperti ini, platform-platform tersebut menawarkan alternatif hiburan yang aman dan menyenangkan bagi masyarakat.
Kesimpulan
Kasus kritik terbuka AKBP Netty terhadap Mayor Teddy menjadi sorotan penting dalam dunia kepolisian Indonesia. Hal ini menyoroti perlunya pembinaan etika dan profesionalisme di tubuh Polri, sekaligus menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi pedang bermata dua dalam membentuk opini publik.
Edi Hasibuan, sebagai Ketua IPW, menyerukan agar Propam segera menangani kasus ini dengan transparan dan tegas, untuk menjaga wibawa dan integritas Polri di mata masyarakat. Ke depan, diharapkan Polri dapat meningkatkan komunikasi internal sehingga masalah seperti ini tidak lagi terjadi.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan ruang untuk tetap terhibur dan memperoleh informasi yang relevan. Platform seperti Dauntogel, Admintoto, dan Redmitoto menjadi solusi tepat untuk menghadirkan pengalaman hiburan digital yang menarik dan aman di tengah hiruk-pikuk berita.
Dengan penanganan yang tepat, kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak untuk menciptakan institusi Polri yang lebih kuat, profesional, dan terpercaya di masa depan.
0 Komentar