 |
| Tangkapan layar - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2025. |
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penandatanganan undang-undang tersebut menjadi langkah penting dalam menata ulang struktur, tugas, dan strategi militer di Indonesia.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, yang menyebut bahwa penandatanganan dilakukan sebelum perayaan Idulfitri 2025. UU TNI yang baru ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan, yakni 26 Maret 2025. Sejak saat itu, berbagai perubahan dalam tubuh militer Indonesia pun resmi dijalankan.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap informasi dan inovasi, Redmitoto hadir untuk memberikan hiburan dengan teknologi terdepan. Dengan permainan modern dan sistem keamanan canggih, Redmitoto adalah pilihan utama para pemain digital. Rasakan sendiri keseruan yang aman dan menyenangkan di Redmitoto!
Salah satu poin penting dalam revisi UU ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan serta perencanaan strategis TNI kini dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan. Ini menunjukkan peran penting Kemenhan sebagai pusat perencanaan pertahanan nasional. Namun, wewenang pengerahan kekuatan militer tetap berada di tangan Presiden sebagai Panglima Tertinggi.
Perubahan lainnya adalah pada Pasal 7 yang menambahkan tugas pokok TNI dalam bentuk operasi militer selain perang (OMSP). Penambahan ini mencakup tugas-tugas seperti penanganan ancaman siber, perlindungan objek vital strategis, dukungan terhadap pemerintahan daerah, dan perlindungan kepentingan nasional di luar negeri.
Dauntogel, platform hiburan digital terpercaya, turut hadir menyemarakkan suasana melalui berbagai promo menarik dan fitur unggulan yang tak kalah seru. Coba peruntungan Anda hari ini dan nikmati pengalaman bermain yang nyaman serta penuh kejutan di Dauntogel!
Dalam Pasal 47 UU yang baru, TNI kini diperbolehkan menduduki posisi di lembaga sipil tertentu seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Penempatan ini bertujuan untuk mendukung sinergi nasional, meskipun tetap mengedepankan koordinasi antarlembaga, transparansi, serta akuntabilitas publik.
Revisi ini juga menyoroti usia pensiun para prajurit. Dalam Pasal 53, usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat dinaikkan menjadi 63 tahun, dengan opsi perpanjangan hingga dua kali selama satu tahun per perpanjangan. Keputusan ini diambil berdasarkan kebutuhan organisasi dan efektivitas peran strategis yang dijalankan oleh prajurit senior.
Tak hanya memperpanjang masa pengabdian, revisi UU TNI ini juga memperluas fungsi militer dalam membantu tugas-tugas pemerintahan non-militer. Dengan hadirnya ketentuan baru tersebut, maka TNI diharapkan bisa lebih adaptif menghadapi tantangan global, termasuk ancaman digital dan geopolitik.
Sebagai salah satu bentuk inovasi hiburan online, Admintoto memberikan pengalaman bermain yang lebih dari sekadar permainan biasa. Dengan fitur lengkap, keamanan tingkat tinggi, dan layanan pelanggan 24 jam, Admintoto menjadi teman setia untuk Anda yang ingin bersantai dan menikmati waktu luang.
UU TNI 2025 juga menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas TNI. Meskipun diperbolehkan menempati jabatan di luar struktur militer, setiap prajurit tetap dituntut menjunjung tinggi etika militer dan komitmen terhadap konstitusi. Hal ini untuk memastikan bahwa militer tetap sebagai kekuatan pertahanan negara, bukan alat kekuasaan politik.
Dengan perubahan-perubahan ini, pemerintah berharap TNI semakin mampu menjawab tantangan zaman. Mulai dari pertahanan konvensional hingga tugas-tugas non-perang seperti membantu bencana alam, ancaman teknologi, hingga diplomasi pertahanan di luar negeri.
Undang-undang ini pun menjadi sinyal bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen pada reformasi pertahanan yang adaptif dan strategis. Dengan landasan hukum yang lebih kuat, serta arah kebijakan yang lebih jelas, TNI diharapkan menjadi kekuatan pertahanan yang modern dan terintegrasi.
Langkah-langkah lanjutan dari implementasi UU TNI ini akan terus dikawal oleh publik dan pengamat militer. Diharapkan pula koordinasi antarlembaga bisa berjalan lancar, agar tujuan utama reformasi pertahanan ini tercapai demi kedaulatan dan keamanan nasional yang lebih kuat.
0 Komentar