 |
| Wabup Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin |
Tasikmalaya, 11 April 2025 – Dunia perpolitikan di Kabupaten Tasikmalaya tengah diguncang oleh kabar mengejutkan. Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, resmi dilaporkan oleh tim kuasa hukum Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, ke Polres Tasikmalaya pada Jumat (11/4/2025). Laporan tersebut menyangkut dugaan pemalsuan surat kedinasan, termasuk penggunaan kop surat yang mencatut nama Bupati.
Bambang Lesmana, selaku kuasa hukum Bupati Tasikmalaya, menjelaskan bahwa surat dengan kop resmi atas nama bupati digunakan oleh wakilnya tanpa seizin dan tanpa adanya disposisi dari bupati. Tidak hanya itu, surat yang beredar juga dicurigai tidak dibuat melalui prosedur resmi kesekretariatan dan bahkan menggunakan cap lama yang sudah tidak berlaku.
"Laporan ini kami ajukan atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal potensi kerugian negara," ujar Bambang Lesmana.
Dugaan Pemalsuan Surat Capai Puluhan Dokumen
Menurut Bambang, timnya sedang melakukan penelusuran lebih dalam dan telah menemukan sejumlah dokumen yang diduga palsu, salah satunya berupa undangan kepada camat dan kepala desa yang dikeluarkan pada Maret lalu. Dalam surat tersebut, tercantum nama Bupati Ade Sugianto, padahal menurut pengakuan Bambang, bupati sama sekali tidak memberikan instruksi ataupun disposisi terkait kegiatan tersebut.
"Kami menduga surat-surat palsu ini jumlahnya bisa mencapai puluhan. Hal ini bisa menimbulkan dampak serius, termasuk kerugian anggaran jika surat tersebut menjadi dasar pengeluaran dana kegiatan," tambahnya.
🎯 IKLAN: DAUNTOGEL - MAIN SEKARANG DAN DAPATKAN BONUS DEPOSIT 100%! Nikmati pengalaman bermain digital paling seru hanya di Dauntogel. Dengan sistem keamanan mutakhir dan pelayanan 24 jam, kamu bisa meraih peluang hadiah besar setiap hari! Daftar sekarang dan klaim bonus deposit hingga 100% untuk member baru. Klik situs resmi Dauntogel dan mulai permainanmu!
Wakil Bupati Membantah, Sebut Kegiatan untuk Netralitas ASN
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin memberikan klarifikasi. Menurutnya, kegiatan yang ia lakukan bersama camat dan kepala desa merupakan bentuk monitoring dan evaluasi terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini, kata Cecep, adalah tindak lanjut dari Surat Edaran Bupati mengenai netralitas ASN dalam menghadapi tahun politik.
"Saya melakukan kegiatan itu dalam kapasitas sebagai wakil bupati. Surat undangan kepada camat dan kepala desa pun sudah saya sampaikan sebagai laporan kepada bupati. Bahkan dalam pelaksanaannya, saya didampingi Inspektorat dan BKPSDM," jelas Cecep Nurul Yakin.
Namun begitu, Cecep tak membantah bahwa kegiatan tersebut memang tidak melalui disposisi langsung dari bupati. Ia beralasan bahwa komunikasi secara lisan telah dilakukan sebelumnya.
Polemik Penggunaan Stempel dan Kop Surat
Hal yang menjadi titik utama laporan adalah penggunaan kop surat dan cap bupati. Kuasa hukum bupati menilai, penggunaan simbol-simbol resmi pemerintahan tanpa wewenang dapat menyesatkan dan berpotensi disalahgunakan.
"Penggunaan cap yang tidak lagi berlaku justru memperkuat dugaan bahwa surat tersebut tidak berasal dari prosedur resmi. Apalagi digunakan dalam kegiatan kedinasan yang bisa melibatkan anggaran," jelas Bambang.
Sementara itu, Cecep menilai persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal di lingkup pemerintahan daerah, bukan dengan pelaporan ke aparat penegak hukum. Ia berharap agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan karena bisa merusak citra pemerintahan daerah di mata publik.
🌟 IKLAN: ADMIN TOTO - RAIH KEJUTAN HADIAH SETIAP HARI! Bingung cari hiburan online yang seru dan aman? Coba Admintoto! Dapatkan cashback harian, bonus referral hingga 20%, dan fitur permainan paling lengkap. Bergabunglah sekarang dan jadilah bagian dari komunitas seru Admintoto. Nikmati hiburan tanpa batas dan peluang menang besar!
Potensi Kerugian Negara dan Implikasi Hukum
Isu dugaan pemalsuan surat dinas ini bukan hanya menjadi polemik administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak hukum dan kerugian keuangan negara. Bila surat-surat palsu tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana APBD, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penyelidikan lanjutan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum lainnya.
"Kami akan terus mendalami dokumen-dokumen terkait dan memastikan apakah surat-surat tersebut memang telah digunakan untuk kegiatan yang melibatkan anggaran. Jika ya, maka ini bisa menjadi masalah serius," ujar Bambang.
Bambang juga menyebutkan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri aliran anggaran dan memastikan tidak ada penyalahgunaan.
Respon Publik dan Dukungan Netralitas ASN
Kasus ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil dan pemerhati kebijakan publik di Tasikmalaya. Banyak yang menilai bahwa transparansi dan netralitas ASN harus dijaga agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang tahun pemilu.
"Kalau benar ada pemalsuan surat dinas, ini mencederai etika birokrasi. Tapi di sisi lain, kegiatan monitoring ASN itu penting juga. Hanya saja harus dilakukan dengan prosedur yang benar," ujar Rani, seorang akademisi dari Tasikmalaya.
🔥 IKLAN: REDMITOTO - BERMAIN SETIAP HARI, BONUS TIAP MINGGU! Saatnya nikmati hiburan yang menyenangkan di Redmitoto! Dapatkan hadiah langsung setiap kali bermain dan bonus mingguan tanpa ribet. Platform terpercaya dengan fitur canggih, jaminan keamanan, dan layanan pelanggan 24 jam. Daftar sekarang di Redmitoto dan rasakan serunya bermain!
Kesimpulan: Perlu Klarifikasi dan Prosedur Tegas
Kasus dugaan pemalsuan surat dinas oleh Wakil Bupati Tasikmalaya menjadi perhatian serius dan harus ditangani secara profesional. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam penggunaan simbol dan dokumen resmi pemerintahan.
Sementara itu, publik berharap agar seluruh proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Polemik ini membuka mata banyak pihak bahwa pentingnya koordinasi, transparansi, dan prosedur yang sah dalam tata kelola pemerintahan. Karena dalam birokrasi, setiap simbol dan dokumen punya kekuatan hukum yang tidak bisa disepelekan.
(Artikel ini akan diperbarui jika ada perkembangan lanjutan dari pihak kepolisian maupun dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.)
0 Komentar